KALBAR.PUSARAN.ONLINE – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Barat menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) pada Rabu, 22 Juli 2026, bertempat di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Rapat koordinasi tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat ini difokuskan untuk mengevaluasi inflasi serta memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi bahan pangan bagi masyarakat dalam menghadapi semester kedua tahun 2026.
Berdasarkan tinjauan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, tingkat inflasi di Kalbar pada bulan Juni 2026 tercatat stabil pada angka 0,31% secara bulanan (month-to-month), 3,28% secara tahunan (year-on-year), dan 2,24% untuk tahun kalender (year-to-date). Gubernur mengapresiasi capaian ini yang mendekati standar sasaran inflasi nasional, yakni sebesar 2,5% ± 1%. Meskipun inflasi secara umum tergolong sangat terkendali, Pemprov Kalbar mengingatkan seluruh pihak untuk bekerja lebih antisipatif. Perhatian khusus (kewaspadaan) diberikan pada dinamika dan fluktuasi harga beberapa komoditas yang rutin menjadi penyumbang inflasi, seperti komoditas beras, minyak goreng, udang basah, cumi, cabai, telur ayam ras, hingga aneka ikan (ikan baung dan ikan tongkol).
“Pertemuan hari ini bukan sekadar membahas angka evaluasi, yang terpenting adalah memastikan bahwa kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat tetap tersedia, harganya terjangkau, dan pasokannya mampu menjangkau seluruh wilayah,” tegas Gubernur Kalimantan Barat dalam arahannya.
Penguatan Strategi 4K dan Ketahanan Logistik
Sebagai langkah nyata dan mitigasi intervensi, TPID Provinsi Kalimantan Barat bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota akan terus memperkuat Kerangka Kerja Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Langkah-langkah intervensi strategis yang digencarkan meliputi:
- Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pasar Murah: Secara masif dan rutin digelar di berbagai kabupaten/kota untuk menstabilkan komoditas seperti beras, telur, bawang merah, dan ikan.
- Fasilitasi Distribusi Pangan: Pemberian Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk meredam tingginya biaya logistik.
- Kerjasama Antar Daerah: Mengoptimalkan pemenuhan pasokan komoditas yang defisit, terutama untuk mendatangkan beras premium dari wilayah surplus seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
- Pengawasan Jalur Logistik: Memastikan kelancaran rute distribusi bahan pokok bebas hambatan, baik dari rute laut (pelabuhan), akses jalan raya, maupun optimalisasi jalur sungai.
Guna menjamin ketahanan pangan, Perum Bulog Kanwil Kalimantan Barat memastikan stok beras berada dalam batas sangat aman. Saat ini, cadangan yang dikuasai mencapai 9.400 ton beras yang tersebar di berbagai gudang Bulog. Jumlah ini sangat mumpuni untuk menjamin keberlanjutan program bantuan pangan serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tengah masyarakat.
Sinergi Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Hal utama yang juga menjadi sorotan pada HLM kali ini adalah kesiapan daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menghadirkan tantangan tata kelola, tetapi pada saat yang bersamaan membuka peluang perekonomian yang masif. Peningkatan demand (permintaan) komoditas berpotensi memicu kenaikan harga pasar jika tidak terkelola, namun sekaligus menjadi peluang besar bagi sektor pertanian, peternakan, nelayan, serta UMKM lokal untuk menjadi rantai pasok penyedia bahan baku makanan di daerah.
Di Provinsi Kalimantan Barat saat ini telah beroperasi 466 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) aktif, dengan target mencapai lebih dari 971.863 penerima manfaat. Kebutuhan bahan pokok operasional SPPG sangat tinggi setiap harinya, mencakup 93 ton beras premium, aneka sayuran keras, tahu, tempe, serta sumber protein utama berupa daging ayam dan telur. Untuk itu, sinkronisasi antara Satgas MBG (Badan Gizi Nasional) dan Pemda akan diintensifkan agar pemenuhan pasokan MBG tidak mengganggu pasokan umum di pasar tradisional.
Menutup pertemuan tersebut, Pemprov Kalbar mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk Bank Indonesia, Pertamina, PLN, BPS, dan Satgas Pangan Polri untuk mempererat koordinasi.
